DetikFinance: Tuntut Jadi PNS, Tenaga Honorer Ikuti Rapat DPR dengan 4 Kementerian

Jakarta - Pemandangan tak biasa terjadi di ruang rapat Komisi IV DPR RI. Balkon di atas ruang rapat yang biasanya ditempati staf ahli anggota dewan dan wartawan, sore ini dipenuhi tenaga honorer dari tenaga penyuluh dan tenaga harian lepas pertanian dan perikanan.
Ada sekitar seratusan tenaga honorer dari sejumlah daerah yang sengaja datang ke Gedung DPR. Tujuannya untuk 'mengawal' jalannya rapat dengar pendapat Komisi IV dengan 4 kementerian terkait.

Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas di Komisi IV DPR

Rapat tersebut membahas mekanisme pengangkatan tenaga honorer penyuluh dan tenaga harian lepas di pertanian dan perikanan.

Ketiga instansi itu adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Salah satu tenaga honorer, Syahnah mengungkapkan, dirinya datang ke Jakarta mewakili ratusan tenaga penyuluh pertanian honorer di Pasuruan untuk diangkat jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

"Dari dulu tak pernah ditindaklanjuti, hanya dikasih janji-janji saja, belum pernah ada tindak lanjut. Saya soalnya sudah dimakan usia, datang jauh-jauh dari Pasuruan," kata Syahnah kepada detikFinance di ruang rapat Komisi IV DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/9/2016).

Tenaga honorer berusia 48 tahun ini mengaku sudah menjadi penyuluh pertanian sejak 2008. Dirinya menuntut diangkat menjadi CPNS lantaran usia dan masa kerjanya yang sudah cukup lama.

"Sudah jadi penyuluh sejak 2008, tugasnya bimbing dan membina petani di 4 desa di Pasuruan. Honornya kecil, hanya Rp 1,2 juta sebulan. Sudah begitu dibayar hanya 10 bulan, padahal kerja 12 bulan," ujar Syahnah.

Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas di Komisi IV DPR

Sementara itu rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh anggota Komisi IV Herman Khaeron. Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring, Kepala BPPSDM Kementan Dadih Permana, Kepala BPSDM KKP Rifky Effendy, dan Deputi SDM Aparatur Negara Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja.

"Ada harapan besar tenaga honorer harian lepas, maupun tenaga penyuluh berharap nasibnya sama. Bisa dibantu nasibnya, jadi negara itu harus bisa siapkan masa depannya kalau memang sudah mengangkat tenaga penyuluh dan harian lepas," kata Herman saat membuka rapat.(hns/hns)