6:02:00 PM
Kedaulatan Pangan merupakan salah satu target dari Program Nawacita Presiden Jokowi, Faktor penting yang menjadi sasaran untuk mencapai itu adalah perbaikan irigasi, pengadaan pupuk tepat waktu, benih unggul berkualitas, mekanisasi pertanian melalui pengadaan alsintan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian.
Pengejawantahan program Nawacita untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut berupa program Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai, dan dengan kerja keras petani yang didampingi penyuluh pertanian produksi padi, jagung dan kedelai di tahun 2015 masing-masing naik 6,42 persen, 3,18 persen dan 0,86 persen dibanding 2014. Sehingga total produksi tiga komoditas tersebut yakni padi 75,40 juta ton gabah kering giling, jagung 19,61 juta ton pipilan kering dan kedelai 963,18 ribu biji kering.
Berdasarkan hal tersebut selain infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian mutlak harus dilakukan. Peningkatan sumber daya manusia pertanian dapat diwujudkan dengan adanya system penyuluhan yang kuat. System penyuluhan pertanian telah diatur dalam UU No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (UU SP3K). Namun demikian system penyuluhan ini belum didukung oleh ketenagaan penyuluh pertanian terutama dari sisi kuantitas. Saat ini jumlah penyuluh pertanian PNS 25.734 orang tersebardi tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Dibantu oleh TenagaHarian Lepas Tenaga Bantu penyuluh Pertanian sebanyak 19.156 orang, sehingga total tenaga penyuluh pertanian berjumlah.44.890 orang.
Jumlah desa di Indonesia saat ini sebanyak 78.063 desa/kelurahan dan yang memiliki potensi pertanian sebanyak 71.479 desa/kelurahan. Bila dikaitkan dengan UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengamanatkan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh, maka Indonesia kekurangan penyuluh sebanyak 26.589 orang. Krisis penyuluh ini juga di perparah dengan terus berkurangnya jumlah Penyuluh Pertanian PNS, dimana 13.464(52,32%) memasuki masa purna bakti pada tahun 2019. Kondisi kritis ini bila tidak segera diatasi akan berakibat terjadinya stagnasi pendampingan petani, sehingga petani tidak memperoleh layanan penyuluh secara maksimal.
Tenaga Harian Lepas Tenaga bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebagai Tenaga Penyuluh Pertanian yang direkrutsejak tahun 2007,2008 dan 2009 melalui seleksi yang ketat, telah mendorong agar pemerintah memberikan kepastian status yang lebih jelas sejak tahun 2008, dan telah berulang kali memperoleh janji untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status yang lebih jelas, namun sampai saat ini belum terealisasi. Namun dibawah pemerintahan Presiden Jokowi telah ada upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian PAN&RB untuk menyelesaikan status ketenagaan THL-TBPP dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 08 / 2016 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016.Berdasarkan hal tersebut kami Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian Melakukan Aksi unjuk Rasa Menagih Janji Pemerintah pada tanggal 6-8 September 2016 di depan Istana Negara dengan Tuntutan :
Pemerintah Mengangkat 19.156 THL-TBPP menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung tanpa membedakan usia dan diselesaikan pada tahun 2016.
Dengan mengangkat Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi Pegawai ASN - PNS itu artinya mewujudkan regenerasi penyuluh pertanian, dan akan memberikan kepastian berjalannya system penyuluhan dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan pendampingan petani dalam kegiatan usaha taninya. Dengan adanya pendampingan penyuluh pertanian menjadi bukti hadirnya pemerintah di tengah-tengah petani, sehingga petani akan terpacu untuk meningkatkan produksi untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional.
Jakarta, 6 September 2016Forum Komunikasi THL-TBPP Nasional
#THLTBPPMenagihJanjiPemerintah
