5:58:00 AM
properti.bisnis.com
SEMARANG, BERITASEMARANG.COM- Pencanangan program sejuta rumah rakyat akan dilakukan pada 1 Mei mendatang, bertepatan dengan Hari Buruh.
Ini merupakan program Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) yang digulirkan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi - JK. Tujuannya, untuk memberi rumah tinggal bagi 13,6 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimoeljono mengatakan,
dari sejuta rumah tersebut, 603.516 unit rumah diantaranya akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit rumah lainnya untuk non MBR.
"Rencananya, groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilakukan serentak di 17 provinsi. Seremonialnya dipusatkan di Ungaran, Semarang," ujarnya saat paparan di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Kementerian PU Pera kemarin (7/4).
Untuk tahap awal, program Sejuta Rumah akan dimulai dengan pembangunan 331.693 unit yang terdiri dari rumah tapak (landed house), rumah susun hak milik (rusunami), dan rumah susun hak sewa (rusunawa).
Sebagai sentra industri, Jawa Barat dan Jawa Timur akan mendapat jatah terbanyak untuk rumah tapak. Jabar akan menjadi tempat pembangunan 74.263 unit rumah tapak dan 3.745 unit rusunami. Adapun Jatim ada di urutan ke dua dengan 26.717 unit rumah tapak dan 1.200 unit rusunami.
Sedangkan Sumatera Utara dengan 16.305 unit rumah tapak dan 1.832 unit rusunami. Dan Jawa Tengah mendapat jatah 11.720 unit rumah tapak, 350 unit rusunami, dan 200 unit rusunawa.
Untuk mensukseskan program tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sepakat memangkas perizinan pembangunan rumah bagi pengembang atau developer.
Perizinan yang sebelumnya berjumlah 44, akan dipangkas menjadi hanya 8 saja sehingga harga rumah dapat ditekan hingga 20 persen.
Tahun lalu, pemerintah sudah menetapkan batasan harga rumah yang bisa mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibagi dalam sembilan zona.
Misalnya, di kawasan Jabodetabek maksimal Rp 120 juta, di Jawa (selain Jabodetabek) Rp 105 juta, Sumatera (selain Babel) Rp 105 juta, Kalimantan Rp 118 juta, Sulawesi Rp 110 juta, dan paling mahal Papua serta Papua Barat Rp 165 juta.
Selain bebas PPN, pemerintah juga sepakat memberikan sejumlah insentif lain bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli rumah rakyat. Misalnya melalui
subsidi uang muka Rp 4 juta dan bunga KPR 5 persen. Jauh lebih rendah dari suku bunga KPR biasa yang mencapai 13 persen per tahun.
Sementara itu, Jawa Tengah berhasil menyalurkan kredit rumah murah lewat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbanyak. Nilainya mencapai Rp 893,388 miliar untuk 20.694 unit.
Tiga propinsi lainnya yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Jumlah unit rumah yang memanfaatkan dana FLPP tersebut berkisar 20 ribu-40 ribu unit di empat provinsi tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melansir data daerah yang menyalurkan kredit rumah murah lewat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu karena tingginya jumlah penduduk,
Adapun penyaluran dana FLPP Jawa Barat sebanyak 141.820 unit atau 39,27 persen dengan nilai Rp 6,679 triliun, Banten 38.668 unit (10,71%, Rp 1,743 triliun), Jawa Timur 26.386 unit (7,31%, Rp 1,095 triliun), Kalimantan Selatan 22.452 unit (6,22 %, Rp 1,083 triliun. (@aernee)
berbagai sumber
